Tak Perlu Berjanji 100 Hari

Lazim banget seorang calon pemimpin kota, desa, maupun negara, saat kampanye mengumbar janji akan menuntaskan program prioritas selama 100 hari pertama. Kelaziman itu diikuti pula oleh para pengamat, untuk memeriksa “rapor merah” sang pemimpin baru selama 100 hari pertama. Bagiku, janji 100 hari itu sebaiknya diabaikan saja, karena pemimpin kita bukan manusia setengah dewa, bukan pula manusia setengah wayang. 

Sekitar 673.938 warga Kota Bogor telah selesai memilih pemimpin baru. Pasangan Bima Arya dan Usmar Hariman menang dan berhak mendapatkan kepercayaan warga untuk memimpin Kota Bogor. Rupanya Bima Arya juga sempat berjanji untuk menuntaskan permasalahan di Kota Hujan ini dalam 100 hari pertama. Janji itu dinyatakan kepada wartawan Kompas (14/9/13). 

Beberapa hal yang masuk program 100 hari kerja di antaranya ialah efisiensi sistem administrasi dan birokrasi publik, memperbaiki manajemen transportasi angkutan publik, meningkatkan kebersihan kota, dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) – Ngutip Kompas.

Keempat janji 100 hari itu sebenarnya bukan urusan simpel. Bahkan boleh dibilang cukup rumit karena terkait dengan urusan lain yang njlimet. Urusan administrasi dan birokrasi, misalnya. Mulai dari kantor Walikota sendiri hingga Kelurahan bahkan Rukun Tetangga, akan berbenturan dengan mental korup yang menjadi lazim. Untuk mengurus Kartu Keluarga saja, boleh jadi masih ada RT yang tak minta uang administrasi, tetapi sekadar uang rokok sebesar ratusan ribu. Kasus lain dalam urusan administrasi dan birokrasi kupikir perlu waktu lebih dari 100 hari untuk bukan sekadar menertibkan, tetapi mengubah mindset (mental) korup dan minimal mental celamitan dari para oknum birokrat itu sendiri.

Mengenai kebersihan kota, transportasi publik, dan PKL, juga bukan soal mudah. Perlu waktu lebih dari 100 hari untuk mengangkat akar masalah ketidaktertiban ketiganya. Apa akar masalahnya? Kali ini bukan soal mindset saja, tapi soal kepentingan pihak yang selama ini mendapatkan rezeki dari ketidaktertiban transportasi publik, tata kota, dan pedagang kaki lima. Kupikir Bima dan Usmar menyadari akan berhadapan dengan pihak-pihak yang terancam hegemoninya. Dan, tak cukup waktu 100 hari untuk menghadapi orang-orang yang kehilangan sumber daya.

Sebagai warga Kota Bogor, aku mendukung siapa pun yang terpilih menjadi walikota dan wakil walikota. Bima dan Usmar harus diberikan kesempatan bekerja selama periodenya berjalan. Tak perlu menggelar demo jika dalam 100 hari usai dilantik, mereka tak sempurna menunaikan janji 100 harinya itu. Tetapi mereka juga harus menepati janji karena sudah terlanjur diucapkan. Jangan sampai disibukkan oleh banyak pihak yang merasa berjasa atas keberhasilan kampanye. Biasa, dalam kesuksesan pemilihan kepala daerah hingga Presiden, selalu ada orang yang merasa berjasa, baik itu dari kalangan Partai Politik, Komunitas, teman, keluarga, preman, mafia, dan siapa saja yang menagih hadiah/jatah kemenangan.

Satu hal yang harus diingat oleh pasangan Bima dan Usmar. Kalian itu terpilih bukan lantas menjadi penguasa yang terjebak dalam “warisan” kesewenangan. Tetap sadari bahwa posisi kalian adalah pelayan rakyat yang hidup dan mencari harapan di Kota ini. Jika ingin mengubah Bogor, ingatlah bahwa rakyat kecil umumnya tak mau punya masalah. Mereka biasanya patuh saat pemimpinnya mau bicara baik-baik secara langsung. Jangan sampai keduluan sama pihak penghasut seperti yang kusinggung di atas, mereka yang legitimasi dan hegemoninya terancam atas program perubahan kalian.

Selamat Memimpin!