Belakangan ini, saya sering menyaksikan keluh kesah kawan-kawan pelaku UMKM tentang jualan di marketplace. Bukannya senang karena dagangan laku, mereka justru galau menghitung berapa sisa margin setelah disunat biaya admin, biaya layanan promosi, sampai pajak yang makin “ngadi-ngadi”. Raksasa marketplace yang dulu dipuja sebagai pahlawan ekonomi digital, pelan-pelan berubah jadi tuan tanah yang rakus upeti. Akhirnya banyak yang mulai berpikir: buat apa jualan capek-capek kalau cuma buat menggemukkan valuasi dan kapitalisasi perusahaan marketplace atau e-commerce? Mending balik lagi aja, jualan mandiri pakai WhatsApp atau sosmed.
Ada yang bilang, solusi menghadapi potongan biaya yang bisa tembus sampai 20% itu sederhana: tinggal naikin saja harga jualnya biar HPP aman. Kedengarannya masuk akal, tapi praktik di lapangannya adalah “Jebakan Batman”. Begitu kita menaikkan harga seribu rupiah saja demi napas margin, kita langsung “dihukum” oleh algoritma. Karena cara main marketplace itu didesain untuk memuja harga paling rendah dan bonus paling banyak. Kalau harga kita naik, produk kita bakal ditenggelamkan ke urutan paling buncit di hasil pencarian, kalah saing sama produk impor atau pemain besar yang berani bakar duit. Kita dipaksa memilih: mau jualan laku tapi rugi karena potongan, atau mau untung tapi barangnya nggak pernah ada yang lihat karena dicekik algoritma.
Kegelisahan inilah yang memicu gerakan kembali ke akar. Mulai ada pelaku UMKM yang sadar bahwa ketergantungan pada 3 platform besar itu berbahaya. Mereka sampai terang-terangan mengumumkan menutup lapaknya di tokopedia, tiktokshop, dan shopee. Mereka memilih jualan mandiri aja pakai Whatsapp atau bikin landing page sendiri. Beberapa pakai platform yang masih dianggap “ramah”, seperti Lynk.id. Memang jualan dengan cara itu cenderung sepi. Tidak ada perang harga gila-gilaan cuma demi dilirik algoritma.
Data pelanggan pun ada di tangan kita sendiri, bukan “disekap” oleh sistem. Kita punya kedaulatan untuk menentukan kapan mau kasih diskon atau bagaimana cara menyapa pembeli tanpa perlu takut akun tiba-tiba diblokir tanpa alasan jelas. Jualan mandiri itu berarti kembali menginsyafi prinsip membangun kepercayaan dan relasi, bukan sekadar mencapai angka transaksi agar diviralkan aplikasi.
Kalau dipikir-pikir, biasa banget memang melihat kelakuan platform e-commerce raksasa ini. Setelah sukses “merayu” jutaan pedagang kecil untuk go digital dengan iming-iming kemudahan, sekarang mereka malah sibuk mempreteli keuntungan pedagang itu sendiri lewat rupa-rupa potongan. Mereka mungkin lupa, pengusaha kecil kita itu punya daya tahan yang luar biasa. Kalau lapak di mall mulai narik biaya sewa yang nggak masuk akal, kita selalu punya sejuta cara untuk bikin warung yang bersahaja di teras rumah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui bahwa kanal komunikasinya dibanjiri keluhan soal biaya admin toko online yang makin mencekik. Pemerintah akhirnya mulai “menggodok” regulasi untuk mengatur batasan biaya tersebut. Namun bagi kita yang setiap hari berjibaku di lapangan, pengakuan ini terasa hambar, bahkan cenderung menyebalkan.
Ke mana saja pemerintah selama ini?
Kita sudah bosan mendengar jargon “Kedaulatan Digital” atau retorika bahwa “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional” yang terus didengungkan di mimbar-mimbar resmi. Faktanya, saat para raksasa marketplace bertransformasi dari mitra menjadi “tuan tanah” yang mempreteli margin keuntungan lewat komisi yang tidak masuk akal, negara justru terlihat absen.
Ketika para pedagang sudah pada tahap “Gegana” (Gelisah, Galau, Merana), pemerintah baru ngeh dan sok sibuk melakukan sinkronisasi lintas kementerian untuk menyusun aturan yang sifatnya mutlak dan mengikat. Padahal, keluhan pelaku UMKM di media sosial adalah sinyal bahwa ekosistem digital kita sedang tidak sehat.
Regulasi yang telat ini membuktikan satu hal: pemerintah baru peduli kalau rakyatnya teriak karena sakaratul maut. Nggak bakalan bisa kementerian berlaga seperti pemadam kebakaran. Mestinya Menteri orang yang visioner, bukan reaksioner. Mereka baru bergerak saat keluhan sudah viral di media sosial. Sementara proses birokrasi “godok-menggodok” ini berjalan, berapa banyak lagi UMKM yang harus gulung tikar karena terjepit antara algoritma yang rakus dan biaya admin yang ngadi-ngadi? Belum lagi tuntutan rating yang bisa membuat UMKM ditutup oleh Marketplace.
