Gelora Bung Karno jadi lautan preman. Hercules dan pasukan GRIB Jaya berdiri tegak, menyatakan diri sebagai garda terdepan untuk menjaga pemerintahan Prabowo Subianto. Kalimatnya tegas: siapa pun yang berani merongrong atau mencoba menggulingkan kekuasaan di tengah jalan, mereka siap maju duluan. Ada narasi “Satu Komando” dan loyalitas kepada figur yang mereka sebut sebagai “Ayah.”
Mendengar itu, saya jadi mikir, apa yang sedang terjadi? Apa yang ditakutkan pemerintah? Kenapa HUT Ormas jadi panggung ultimatum terhadap oposisi sipil? Ini ormasnya yang besar kepala karena dekat dengan kekuasaan atau memang sengaja diberikan panggung?
Sebenarnya kelakuan seperti itu bukan hal baru di Republik ini. Dari dulu, setiap rezim selalu menyiapkan ormas sebagai pelengkap kenyamanan berkuasa. Ormas sudah biasa menjadi benalu politik. Dibiarkan saat dibutuhkan, disingkirkan jika ada benalu baru yang lebih menjanjikan. Di setiap rezim, Ormas selalu dapat proyek “Outsourcing Intimidasi“.
Begini cuy, di negara yang normal, urusan keamanan dan stabilitas tuh jadi urusan polisi atau tentara. Tapi kalau ormas yang maju jadi garda terdepan, ceritanya jadi lain. Ada semacam privatisasi kekerasan yang sedang terjadi. Pemerintah tidak perlu repot-repot menggunakan alat negara untuk mendiamkan suara-suara sumbang. Cukup biarkan kelompok massa maju dengan narasi “menjaga persatuan”.
Strategi ini sebenarnya cukup cerdik, tapi mengerikan. Ketika ada aktivis atau masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan, mereka tidak akan langsung berhadapan dengan aparat negara, melainkan dengan warga berseragam. Warga lawan warga. Konflik yang seharusnya vertikal antara rakyat yang mengkritik dan pemerintah yang dikritik, sengaja digeser menjadi konflik horizontal. Jika terjadi benturan di lapangan, pemerintah tinggal bilang itu cuma gesekan antar-warga.
Kocaknya lagi, dengan kapasitas nalar preman, bisa jadi sedikit kritik akan dianggap provokasi, sedikit gerakan akan dianggap upaya makar. Efeknya apa buat kita? Rasa takut. Kita dibuat berpikir dua kali sebelum mengkritik, karena bayangan konfrontasi fisik di jalanan jadi terasa begitu nyata. Kita akan mikir, gimana kalau dikeroyok oleh preman-preman berseragam. Ini adalah chilling effect yang bekerja secara perlahan, membunuh keberanian kita untuk berpendapat sebelum suara itu sempat keluar dari tenggorokan.
Oposisi sipil, aktivis, komika, film maker, musisi, kreator konten, atau siapapun tak hanya akan menghadapi polisi yang represif, TNI yang kenakalannya sampai main keras, tapi juga ormas yang secara default lagaknya lebih beringas. Kita sudah paham, orang yang halu jadi polisi atau tentara biasanya lebih sangar dan lebih nggak ngotak dalam bertindak.
Demokrasi kita sakit parah. Yang kita kita butuh cuma ruang dialogis, bukan ruang yang penuh dengan pamer ancaman. Kalau stabilitas dijaga dengan cara menebar gentar lewat “garda terdepan,” maka sebenarnya yang dijaga bukan kedaulatan rakyat, melainkan paranoia kekuasaan. Penguasa atau rezim merasa terancam oleh program dan taktiknya sendiri. Ini semacam rasa cemas berlebihan bahwa kursinya sedang digoyang, padahal yang terjadi hanya kritik wajar atau dinamika demokrasi biasa.
Sampai di sini jelas, mestinya penguasa yang paranoid harus memanggil dokter kesehatan jiwa, bukan ormas yang membuat demokrasi makin gila.
Leave a Reply