Nadiem Makarim adalah sosok berbahaya. Ia contoh generasi muda inovatif yang bisa mendobrak budaya kerja birokrasi. Kini sang inovator yang terbiasa bekerja sat-set di dunia startup dan korporasi, justru terjepit di antara gigi birokrasi yang lamban, berkarat, dan haus mangsa.
Banyak orang terperangah melihatnya dijerat kasus korupsi. Dari sopir ojek online hingga pakar hukum menganggap kasusnya bukan lagi perkara hukum biasa, melainkan tirani hukum yang mengirim pesan mengerikan: di Indonesia, hukum bisa berubah jadi pelahap orang-orang baik.
Kasus Nadiem jadi sorotan dunia tentang betapa karetnya hukum kita. Orang setulus Nadiem saja bisa dituntut puluhan tahun tanpa bukti yang masuk akal. Tapi jangan dikira tak ada efeknya. Kasus ini bisa membuat investor asing ilfil dan lebih memilih memindahkan modalnya ke Vietnam atau Singapura, yang aturan mainnya jelas. Akibatnya sangat buruk. Modal asing lari, nilai Rupiah bisa anjlok, dan lapangan kerja makin sempit.
Ironisnya, Kejaksaan masih terus mencari celah dan main drama untuk menargetkan Nadiem. Bayangkan absurdnya. Nadiem tidak menerima uang sepeser pun, tidak ada niat jahat (mens rea). Bahkan lewat negosiasinya, negara justru mendapatkan harga Chromebook yang lebih murah dari pasar. Tapi ujungnya Nadiem tetap dituduh korupsi dengan standar pembuktian yang bikin netizen berasumsi liar.
Bukti-bukti yang diangkat jaksa sulit masuk logika. Saya pun jadi berpikir, “Salahmu apa, Mas?”, “Sewaktu menjadi menteri, siapa yang kamu singkirkan? Siapa yang kamu hambat bisnisnya di kementerian?” Lesatan pikiran ini muncul karena kalau kita ikuti persidangan dari awal, jelas-jelas tuduhannya tak berdasar. Apa lagi kalau kita lihat kasus-kasus hukum berbau politik. Orang yang ingin mengubah sistem dari dalam malah berubah di dalam. Kalau orang itu tidak bisa diubah dari dalam, tak mau mengikuti budaya toksik yang sudah berurat-berakar, ya harus disingkirkan, atau ya, dikriminasilasi.
Kasus yang menimpa Nadiem boleh jadi memicu kekhawatiran di kalangan anak muda dan diaspora. Wajar kalau mereka jadi “takut dinadiemkan”. Sebuah ketakutan kolektif bahwa, pengabdian tulus pun bisa dibalas dengan jeruji besi. Kalau orang-orang pintar dan jujur akhirnya kapok mengabdi karena takut kebijakannya dipidana, lalu siapa lagi yang tersisa untuk mengurus negara yang sedang sakit ini? Apa jadinya jika negara ini hanya diisi oleh anak-anak dan keponakan politisi yang turun-temurun berkuasa?
Pikiranku selanjutnya, setelah drama kriminalisasi Nadiem ini reda, apakah ia akan trauma dan tak mau lagi terlibat dalam politik pemerintahan? Atau apakah pengalaman pahit ini justru akan membentuknya menjadi seorang tokoh penantang kebebalan sistem? Apakah Nadiem dan barisan orang-orang yang dikriminalisasi akan melakukan sesuatu untuk 2029? Mari kita tunggu, sambil berharap keadilan di negeri ini bangkit dari kematiannya dan merestorasi sistem politik yang makin toksik dan korup. Kita tunggu saja seberbahaya apa Nadiem kemudian.
Leave a Reply