Saya memiliki rasa hormat yang mendalam kepada masyarakat Baduy. Di tengah dunia yang hanya memvalidasi dokumentasi tertulis, mereka adalah anomali yang luar biasa. Meski bersandar pada tradisi tutur tanpa budaya baca-tulis, mereka membuktikan bahwa tradisi lisan sanggup masih memiliki otoritas dalam praktik sosial, diplomasi politik, hingga tata ruang yang konsisten hingga kini.
Otoritas tersebut terwujud dalam Seba, sebuah upacara tahunan berupa kunjungan resmi dan penyerahan hasil bumi kepada pemerintah. Praktik ini tidak saya lihat sebagai penyerahan upeti tanda ketundukan, melainkan sebuah strategi diplomasi budaya yang keren abis, untuk mempertahankan otonomi masyarakat adat. Melalui Seba, mereka membangun jembatan antara mandala (wilayah pedalaman yang suci) dengan nagara (struktur negara).
Sejarah mencatat bahwa diplomasi budaya ini telah melintasi berbagai era kekuasaan. Mulai dari era Kerajaan Pajajaran yang runtuh di abad ke-16, masa Kesultanan Banten pada abad ke-17, hingga masa kolonial saat peneliti seperti C.L. Blume mulai mendokumentasikan “asketisme sebagai identitas” mereka. Seba menjadi ritual yang membuat mereka tetap terlihat dan dihormati oleh pusat kekuasaan, dan tidak kehilangan jati diri.
Namun di tengah kekaguman itu, muncul sebuah pertanyaan pahit. Mengapa saat ini masih ada saja masyarakat adat maupun penganut agama beragam di Indonesia yang terus diintimidasi, disegel, bahkan dicap sesat? Mengapa Baduy bisa begitu kuat mempertahankan identitasnya sementara yang lain dipaksa menyerah pada penyeragaman?
Mungkin kekuatan Baduy terletak pada kemandirian dan keberanian mereka untuk tidak menjadi “asing” di tanah sendiri. Mereka tidak mencari validasi lewat retorika, melainkan lewat pembuktian tugas sebagai penjaga Pancer Bumi (pusat bumi). Mereka tidak pernah goyah karena berakar pada Pikukuh Karuhun (mandat leluhur) yang suci dan tidak bisa ditawar. Seperti kata Ayah Mursyid di Cibeo saat saya ngobrol dengannya 2008 dulu, “Adat itu identitas. Kalo kita gak bisa menjaga adat, maka identitas kita akan hilang.”
Sementara banyak kelompok diintimidasi karena negara gagap menghadapi perbedaan, Baduy justru menempatkan pemerintah dalam peran yang mengharuskan negara untuk ikut menjaga, bukan menghakimi. Kelangsungan tradisi ini adalah pengingat bahwa komunikasi, diplomasi budaya, dan keberanian menjaga prinsip adalah kunci otonomi adat leluhur.
Kabar baiknya, tahun ini Seba Baduy akan kembali digelar pada 24-26 April 2026. Mengusung tema “Warisan Karuhun, Inspirasi Kiwari, Ngahiji Dina Tradisi”. Ritual ini kembali menegaskan kesinambungan antara masa lalu (karuhun) sebagai inspirasi masa kini (kiwari).
Dalam perspektif saya, Seba bukan sekadar tontonan pariwisata, melainkan sebuah pernyataan politik dan spiritual yang masih sangat relevan, bahwa tradisi yang dijaga dengan rasa hormat akan selalu menemukan jalannya untuk tetap eksis, melampaui segala bentuk intimidasi zaman.
