Lagi santai mindless scrolling, tetiba saya menemukan narasi soal MBG, yang ditulis dengan nada liris, romantis, sekaligus heroik. Uh, lebay gak sih komentar saya? Bisa jadi iya, lebay, sebab klaim seorang tenaga ahli tersebut memang lebay. Dia bilang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijaga oleh “sistem pengawasan semesta”. Nah, lebay, kan!
Dia bilang, ada jutaan mata bening anak sekolah, ribuan pasang mata orang tua, ratusan guru, hingga jempol netizen yang memelototi setiap porsi makanan. Narasi itu ditutup dengan peringatan agar kita berhati-hati pada gerombolan konten palsu buatan AI yang disebut DFK: Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian.
Membacanya, saya tersenyum. Di satu sisi, ada kelebayan luar biasa yang meletakkan beban pengawasan anggaran ratusan triliun di “mata bening” anak-anak SD dan guru. Di sisi lain, ada gejala paranoia digital akut, yaitu ketika setiap kritik dari publik langsung dicurigai sebagai konspirasi algoritma dalam bentuk DFK.
Senyum saya pun lenyap seketika karena kenyataan pahit kabar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya diciduk karena korupsoy (Korupsi Asoy). Seketika, sistem pengawasan semesta untuk peradaban baru Indonesia, yang ia banggakan itu runtuh menjadi lelucon jayus. Garing, kalo kata anak Gen Z yang suka nongkrong di cafe limun.
Deep Talk
Mari kita bahas lebih dalam. Logis kalau saya bilang lebay, karena dia menyatakan seolah-olah mata bening itu dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap MBG? Ånak-anak dan guru penerima MBG, hanya bisa membedakan apakah nasi yang diterimanya empuk, sayurnya layu, atau lauknya basi. Mata bening mereka tak pernah tahu dokumen lelang vendor. Mereka juga tak tahu bagaimana anggaran logistik terpusat dipotong, bagaimana penunjukan korporasi penyedia pangan dilakukan, atau berapa harga sebenarnya dari komoditas yang dibeli dengan uang pajak kita.
Kasus korupsi di si Dadan dan dua wakilnya adalah bukti telanjang bahwa kebocoran program ini tidak terjadi di hilir. Korupsi itu tidak berada di ruang makan sekolah melainkan terjadi di hulu, yaitu di ruang tersembunyi yang mempreteli anggaran jumbo.
Saya tak bisa bilang pernyataan tenaga ahli itu disinformasi. Orang yang tugasnya membela program pemerintah, Sudah sepantasnya menulis begitu.
Dalam postingannya yang lain ia juga merilis data bahwa saat ini ada 25.862 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari puluhan ribu dapur itu, hanya ada sekira 1.600-an SPPG TNI dan SPPG Polri. Secara matematis, pemerintah ingin pamer bahwa porsi aparat kecil banget, cuma 6,2%.
Nah, angka kecil ini adalah dalih untuk membantah anggapan bahwa dapur makan gratis didominasi atau dikuasai oleh tentara dan polisi. Di atas kertas, pembelaan ini terlihat masuk akal namun jujurly, argumen ini naif. Jreng… Ku ingin tahu, kau harus mau…. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu…. Nyanyi dah, lu!
Pemerintah berdalih bahwa TNI dan Polri punya struktur komando organik yang rapi hingga ke tingkat desa serta berpengalaman mengelola dapur umum berdasarkan amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Tapi mereka lupa, memberi makan anak sekolah setiap hari bukanlah operasi tanggap darurat bencana alam. Menempatkan pos komando di tengah ekosistem sipil pedesaan justru menciptakan ruang yang intimidatif. Bagaimana mungkin rakyat kecil berani mengkritik tata kelola jika pengawas di kampung mereka adalah aparat keamanan yang punya hak nenteng senjata?
Dari Rakyat, oleh Pejabat, untuk Proyekan
Ironi terbesar dari program MBG sebenarnya rencana untuk memprioritaskan produk dalam negeri, melibatkan UMKM, perseroan perorangan, hingga koperasi desa. Pemerintah mengklaim bahwa dengan cara ini, perputaran ekonomi tetap jatuh ke tangan rakyat dan dirasakan oleh rakyat. Sayangnya, rencana dan kenyataan di lapangan bertolak belakang.
Kenyataannya, program raksasa dengan sistem manajemen terpusat ini justru bertindak sebagai mesin pembunuh ekonomi mikro di sekitar sekolah. Ketika puluhan ribu porsi makanan gratis disuplai oleh vendor-vendor besar pemenang proyek, ekosistem ekonomi rakyat yang sudah bertahan puluhan tahun mendadak lumpuh. Pengelola kantin sekolah cuma bisa nyengir doang sambil mengurangi stok masakannya. Warung-warung kecil dan para pedagang keliling di dekat pagar sekolah joget-joget gemoy karena omzet jualan mereka anjlok. Anak-anak tidak lagi jajan ke kantin karena sudah kenyang makan dari dapur pemerintah. Rantai pasok lokal yang seharusnya hidup justru terputus karena bahan baku makanan dipasok secara massal oleh korporasi besar yang bermitra dengan para elite. Alih-alih menghidupkan UMKM, megaproyek ini justru memindahkan rezeki dari dompet wong cilik ke rekening para pemburu rente.
Paranoia Birokrasi
Satu hal yang paling menggelitik adalah ketakutan pemerintah pada postingan di medsos. Mereka kerap overthinking sama video pendek dan editan AI sebagai musuh utama yang bisa menggagalkan program negara. Padahal, saya kasih tau aja, ya. Publik tidak membutuhkan teknologi AI atau video manipulatif untuk mengetahui bahwa ada yang keropos dalam tata kelola pemerintahan. Publik cukup pintar menilai pernyataan pejabat yang sering blunder. Publik paham saat membaca rilis resmi penegakan hukum tentang penangkapan kepala BGN dan kedua wakilnya. Publik, termasuk yang disebut netizen, miris melihat kasus keracunan yang dianggap sepele karena pejabat cuma melihat persentasinya saja.
Kita semua sepakat bahwa darurat gizi di Indonesia adalah kenyataan yang harus dibereskan. Namun menjual penderitaan anak-anak stunting demi meloloskan program yang tata kelolanya rapuh dan koruptif, dan membunuh ekonomi rakyat jelita di sekitar sekolah adalah dosa kekuasaan.
Sebagai tenaga ahli komunikasi pemerintah, silakan kamu memelintir persepsi publik. Saya hargai tugasmu. Tapi jika saya dan jutaan rakyat Indonesia melihat fakta yang menjengkelkan, jangan dituduh DFK, ya. Situ bebas mbacot, ya saya juga punya bacot. Tinggal lihat faktanya aja di lapangan. Sejak awal rakyat sudah bilang kalau Dadan bukan orang yang tepat untuk urus MBG, tapi saat itu dianggap DFK. Nah, sekarang terbukti, kan kalian sendiri yang menangkap Dadan. Itu baru Dadan dan 2 wakilnya lho, kalau mau dibongkar lebih dalam dan lebih luas, pasti banyak yang pakai jaket pink maupun oranye. Cek aja suratnya si Sony ke Deyang. Jadi, tolong sadar deh, bukan disinformasi yang akan membunuh program pemerintah, melainkan kerakusan dan kebebalan yang dibiarkan berwenang di birokrasi.
Leave a Reply