Dua hari ini saya mengamati perbincangan antara pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Piwulang Becik (PBx) dengan para orang tua murid. Menariknya, mereka adalah orang tua murid lintas kota, pulau, bahkan diaspora, yang disatukan oleh satu visi: memberikan pendidikan yang memanusiakan anak.
Salah satu temuan saya dari perbincangan di sini, orang tua yang rata-rata generasi milenial, memandang homeschooling bukan tren. Ini adalah pilihan sadar untuk anak-anak mereka. Ada juga di antara mereka yang gerah melihat sekolah formal yang kian menyerupai pabrik, di mana penuh penyeragaman dan tekanan kognitif bagi anak. Mereka memilih Piwulang Becik sejak 2018 karena ekosistemnya menghargai hak anak untuk merdeka dalam belajar, di mana orang tua bukan sekadar penyetor biaya, melainkan pendidik utama bagi anak-anaknya.
Memasuki tahun ajaran 2026/2027, muncul kebingungan bersama mengenai aturan wajib daftar PKBM sesuai domisili yang hingga kini belum memiliki kejelasan dari Dinas Pendidikan. Pemerintah kini tidak hanya menuntut standar hasil, tetapi juga standar proses yang memaksa sistem homeschooling yang asinkron dan fleksibel untuk tunduk pada aturan berjenjang sesuai kelas dan kewajiban tatap muka yang baku.
Ini adalah paradoks. Di satu sisi negara menggaungkan “Merdeka Belajar”, namun di sisi lain, aplikasi seperti Dapodik tetap didesain kaku untuk rombongan belajar (rombel) tahunan yang sering kali membentur fleksibilitas homeschooling.
Meski dihimpit regulasi, mereka tidak tinggal diam. Komunitas ini memilih untuk tetap adaptif dengan merumuskan serangkaian langkah strategis demi menjembatani visi pendidikan merdeka dengan tuntutan aturan negara. Mereka mengupayakan penyesuaian tata kelola yang lebih luwes, mulai dari teknis pelaksanaan evaluasi belajar bagi siswa di tingkat akhir, hingga penguatan peran komunitas lokal sebagai simpul belajar yang sah.
Komitmennya jelas: legalitas anak harus tetap aman tanpa harus mengorbankan “nyawa” dari model pembelajaran yang mereka yakini. Saat ini, sistem pendukung berbasis teknologi sedang diperkuat untuk mengonsolidasikan beragam portofolio karya anak agar tetap sejalan dengan administrasi yang diminta oleh otoritas pendidikan. Mereka juga mengeksplorasi berbagai skema aktivitas luar ruang dan program kolaborasi mendalam yang dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan proses belajar. Ini adalah bukti bahwa belajar bisa terjadi di mana saja, melampaui sekat-sekat kelas konvensional yang kaku dan membosankan.
Jujurly saya kepikiran banget dengan isu yang mereka bahas. Saya berharap pemerintah melihat bahwa model sekolah alternatif seperti Piwulang Becik adalah model masa depan pendidikan Indonesia. Menurut saya, mereka bukan penganut kebebasan tanpa aturan, mereka adalah komunitas yang siap berjuang memenuhi aspek legalitas tanpa harus mengorbankan nyawa pendidikan bagi anak-anak.
Di kursi belakang kelas, saya berbincang dengan sesama orang tua murid. Sikap mereka jelas: Mereka memilih homeschooling karena ingin anak-anak menjadi pemecah masalah, bukan penghafal soal pilihan ganda. Mereka memohon dukungan pemerintah agar kebijakan seperti Dapodik atau aturan zonasi PKBM dibuat lebih luwes, menghargai keberagaman cara belajar, dan tidak lagi memandang pendidikan non-formal dengan standar kaku sekolah formal.
Seperti pesan Kak Aris dalam pertemuan dua hari ini: Always expect for the best and prepare for the worst. Mereka akan terus menyuarakan semangat merdeka belajar ini di media sosial dan ruang-ruang publik. Jangan biarkan harapan orang tua milenial dan hak-hak anak homeschooling menguap begitu saja di balik tembok birokrasi yang dingin dan tak berempati pada anak bangsa.
