Dua hari di akhir Oktober menyajikan dua pemuda Indonesia yang saling bertolak belakang. Pada 28 Oktober 2026, Bunderan HI menjadi saksi bisu peringatan Sumpah Pemuda. The real mahasiswa dan unsur rakyat jelata lainnya turun ke jalan, menyuarakan keresahan rakyat, menghadapi terik matahari, teruknya polisi dan TNI, dan menagih janji-janji konstitusi demi mempertahankan nyala demokrasi. Mereka bergerak tanpa amplop, digerakkan oleh idealisme murni. Besoknya, pada 29 Oktober di Bundaran HI, perayaan sakral Sumpah Pemuda itu ditandingi oleh ‘Sampah Pemuda’. Sebuah panggung megah yang diisi oleh jejaring buzzer, lengkap dengan jas almamater gajelas dan massa bayaran yang kebingungan ketika ditanya nama kampus mereka sendiri. Mahasewa menandingi mahasiswa

Ketololan pada panggung sandiwara Bundaran HI tersebut bukanlah pada para talent abal-abal yang menyamar menjadi kaum intelektual, melainkan pada sosok kehormatan yang berdiri memvalidasi panggung tersebut: Raffi Ahmad, sang Utusan Khusus Presiden.

Ketika seorang pejabat negara setingkat menteri, yang ditugaskan khusus untuk merangkul generasi muda, justru hadir dan memberi sorotan pada gerakan fabrikasi, di situlah wibawa institusi negara runtuh. Publik disuguhi dagelan yang memalukan ketika pengangguran tiba-tiba berorasi lantang mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) dan UBSI, murni demi menciptakan ilusi murahan bahwa “mahasiswa” mendukung narasi tertentu. Dalih Raffi bahwa ia “hanya tamu undangan” yang tak tahu menahu konsep acara adalah alasan kelas teri yang sama sekali tidak pantas keluar dari pejabat ring satu Istana. Seorang Utusan Khusus terikat pada protokol kepatutan. Keteledorannya memvalidasi praktik pembohongan publik adalah kecacatan literasi politik yang nyata.

Mentalitas influencer yang selalu lapar akan panggung dan sungkan menolak undangan, ternyata menjadi bumerang fatal ketika dibawa ke ranah birokrasi negara. Di jalanan pada tanggal 28, mahasiswa asli berpeluh memperjuangkan kebenaran, mereka dihadang aparat keamanan dari Polisi dan TNI. Sementara pada tanggal 29, representasi negara justru asyik berbaur dengan mahasiswa gadungan pembawa pesan pesanan. Kontras yang menjijikkan ini melahirkan kemuakan kolektif yang tak lagi bisa dibendung.

Publik pun membuktikan bahwa mereka tidak bodoh. Kemarahan atas panggung Sampah Pemuda itu memicu karma instan yang langsung memukul jantung kerajaan bisnis sang Utusan Khusus. RANS Carnival di Sleman, Yogyakarta, yang seharusnya menjadi pesta hiburan rakyat pada penghujung Oktober, berubah haluan menjadi pameran kekuatan cancel culture terbesar tahun ini. Sekitar 95% UMKM lokal dan deretan musisi serentak mundur teratur. Para pelaku usaha mandiri, rela menelan kerugian finansial yang tak sedikit dari bahan baku yang telanjur dibeli dan tenda yang sudah loading, ketimbang nama bisnis mereka dikaitkan dengan figur yang dianggap meremehkan akal sehat publik.

Mengapa saya merasa perlu mengabadikan insiden ini di blog saya? Bagi saya tragedi Bunderan HI ini bukanlah sebuah kebetulan atau anomali belaka, melainkan cerminan dari fenomena politik yang belakangan kerap mewarnai kabinet Prabowo. Kita berulang kali disuguhi realita pahit di mana pejabat publik kehilangan pijakan etis dan gagal menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut dihormati, apalagi dipercaya oleh rakyatnya. Ketika jabatan strategis dijalani tanpa tanggung jawab moral, kredibilitas pemerintah di mata akar rumput akan terus tergerus. Karena ini adalah fenomena sosial-politik yang krusial, saya merasa berutang pada kewarasan publik untuk menuliskannya di sini, sebagai catatan rekam jejak perkembangan bangsa kita, agar sejarah tidak lupa bahwa kita pernah diuji oleh krisis keteladanan yang parah di tingkat elite.

Tragedi ini harusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintahan saat ini. Negara tidak sedang membutuhkan endorsement palsu. Jika figur yang ditugaskan membina anak muda justru gagal membedakan antara Sumpah Pemuda yang sakral dengan parade ‘Sampah Pemuda’ yang sarat kepalsuan, lantas masa depan generasi seperti apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Istana?

Jika pejabat publik sering menunjukkan sikap yang tidak patut dihormati, kenapa antek negara selalu menyalahkan dan membungkam rakyat dan mahasiswa yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah?