Ngobrol sama sopir taksi adalah kebiasaan lama yang masih saya lakukan hingga semalam. Berganti sopir tentu berganti cerita. Namun beberapa hari ini isunya hampir sama: Pemakzulan. Ada yang ingin dengan gelombang isu pemakzulan Gibran, ada juga yang maunya sepaket sama Prabowo. Semua punya argumen.

Bagi saya ini perkembangan yang semakin menarik, yaitu makin banyak rakyat yang melek politik. Terlepas dari lemah atau kuatnya argumen mereka, setidaknya mereka mengikuti perkembangan politik melalui konten di media sosial.

Ada juga yang menyatakan, negara ini diurus secara serampangan. Alam dirusak secara ugal-ugalan hingga memicu rentetan bencana yang membunuh warga, korupsi makin menjadi-jadi, dan warga yang berani bersuara kritis langsung direpresi. Sementara kita megap-megap bertahan hidup dari hari ke hari, para elit politik justru sibuk berseteru demi kekuasaan.

Di tengah bisingnya manuver politik belakangan ini, muncul satu kebingungan besar di benak beberapa sopir yang menemani perjalananku, “Di antara kubu-kubu yang sedang bertikai hebat hari ini, kita harus mendukung siapa?”

Jawaban saya sih singkat dan tegas: tidak satu pun!

Sudahlah, kita harus berhenti berharap ada penyelamat dari kalangan elit politik. Mau mereka yang hari ini sedang berkuasa, yang sedang membenalu di dalam pemerintahan, maupun mereka yang diam-diam merecoki dari luar, semuanya memiliki satu watak dan berada di dalam satu sirkel yang sama. Ribut-ribut mereka di ruang publik sama sekali bukan demi rakyat, melainkan demi kekuasaan, jatah proyek, dan konsesi mereka sendiri. Seluruh faksi yang berseteru hari ini sejatinya memiliki watak maupun tabiat yang sama: pesta pora kekuasaan dan eksploitasi sumber daya alam, demi mengamankan masa depan keluarga dan dinasti di atas penderitaan rakyat jelata.

Lihat saja drama pemakzulan yang sedang dimainkan lewat pasal-pasal di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Barisan pengacara dan tokoh-tokoh nyinyir mondar-mandir dengan biaya mobilitas yang tidak kecil untuk menggoyang kursi wakil presiden. Apakah itu murni demi menyelamatkan demokrasi? Jangan naif. Di balik layar, ada jejaring patron politik lama yang sedang menyiapkan putra mahkota keluarganya sendiri untuk disorongkan sebagai pengganti. Para “donatur” di balik manuver tersebut, gugatan hukum dan wacana aksi massa hanyalah investasi politik yang menuntut kembalian berlipat ganda, mulai dari jatah proyek strategis, lahan eksplorasi tambang dan hutan yang luas, pemutihan pajak, hingga barter penghentian kasus hukum yang menyandera mereka.

Di sisi lain, kubu penguasa dan barisan loyalisnya tak kalah rakus dalam berpestapora. Dua program raksasa yang dipaksakan atas nama rakyat, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), menghamburkan anggaran hingga 500 triliun rupiah lebih tanpa perencanaan yang waras. Anggaran triliunan itu menjadi bancakan para loyalis Prabowo-Gibran.

Jangan abai juga dengan permainan halus kubu dinasti lama yang membenalu di lingkar kekuasaan. Demi menyelamatkan kehormatan keluarga, mereka memainkan narasi cuci tangan. Kebobrokan MBG, salah kelola KDMP, hingga macetnya ekonomi sengaja diarahkan agar menjadi dosa presiden seorang. Mereka mengangkat narasi liar, sang wakil presiden hendak dimakzulkan karena para elit takut jika sewaktu-waktu presiden berhalangan dan sang “ban serep” naik takhta, maka pesta pora eksploitasi sumber daya alam akan terganggu. Padahal justru keluarga itulah yang selama satu dekade mengobral konsesi tambang dan hutan untuk menjinakkan partai-partai serta menyulap ormas-ormas menjadi penjilat penguasa.

Di tengah perang antar-kartel keluarga ini, berbagai isu krisis di republik ini dipermainkan semua kubu sebagai amunisi. Isu penangkapan sejumlah jenderal karena kasus penyadapan dilempar ke ruang publik (media sosial), sebagai pengalihan perhatian dari proses mutilasi kekuasaan. Sementara itu, penderitaan nyata yang mencekik kita, mulai dari kelangkaan dan mahalnya BBM, kabut asap Karhutla yang membunuh warga, hingga amburadulnya MBG dan KDMP, dipakai sebagai kartu truf untuk saling sandera antar-faksi.

Satu lagi pertanyaan yang saya bahas bersama sopir taksi: “Anda Prabowo dan Gibran benar-benar dilengserkan, siapa yang pantas menggantikan mereka?”

Bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Sekarang gini aja, apakah kita rela menyerahkan takhta kekuasaan kepada politisi dari kubu seberang yang sejak awal sudah mengincar konsesi tambang dan proyek? Jangan pernah lupakan sejarah pengkhianatan Reformasi ’98. Dulu rakyat dan mahasiswa berdarah-darah hingga meregang nyawa di jalanan, tetapi begitu rezim runtuh, justru elit politik menunggangi reformasi. Demonstrasi besar yang kita gelar dengan taruhan nyawa ujung-ujungnya cuma mengganti perampok di kursi kekuasaan. Apakah kamu mau pengkhianatan sejarah semacam itu terulang kembali?

Lalu bagaimana dengan para aktivis dan akademisi prodemokrasi yang hari ini tampak begitu konsisten mengkritik pemerintah? Apakah mereka otomatis bisa dipercaya memegang kuasa dan dijamin tidak akan ketularan watak busuk kekuasaan?

Jangan pernah terbius dengan figur-figur perlawanan. Kita wajib bersikap kritis sejak dini, bahkan terhadap mereka yang hari ini berdiri bersama kita di barisan protes, karena sejarah telah berulang kali membuktikan betapa banyak aktivis yang akhirnya berubah wujud menjadi Fucktivist, begitu mereka masuk ke dalam sirkel kekuasaan. Kursi kekuasaan yang tidak diawasi oleh kekuatan rakyat yang terorganisir akan selalu mengubah pengkritik paling keras menjadi penjilat oligarki.

Lah kalo gitu, bagaimana mestinya rakyat jelata bersikap di tengah kepungan isu BBM, Karhutla, penyadapan, hingga skandal MBG dan KDMP yang sedang dimainkan oleh kubu-kubu yang berseteru ini?

1. Suarakan Kemarahan untuk Menuntut Keadilan Kebijakan, Bukan untuk Mengantar Elit Baru. Rakyat berhak dan wajib marah ketika BBM mencekik, ketika hutan Kalimantan, Sumatera, Papua, dan wilayah lainnya dibakar tanpa ada korporasi yang ditindak dan ketika uang pajak 500 triliun dihamburkan secara korup lewat MBG serta KDMP. Tapi pastikan kemarahan itu diarahkan untuk memaksa pertanggungjawaban sistem dan menghukum para perampok anggaran, bukan untuk dijadikan tangga bagi faksi politik lain yang mengincar kursi wakil presiden maupun presiden. Kalau kita menginginkan perubahan nyata, jangan pernah mengandalkan partai politik dan jangan mau lagi sentimen serta kemarahan kita dijadikan alat bargaining politik mereka. Apalagi berharap pada ormas-ormas penjilat penguasa yang tak lebih dari anjing status quo yang menunggu lemparan tulang.
2. Waspada sama Penunggang. Para petualang politik selalu bertaruh bahwa kemarahan rakyat di jalanan bisa dibeli dengan hitungan uang transport dan nasi bungkus, atau dibelokkan sesuai komando patron lama. Begitu rakyat bersatu dan bergerak memprotes kebobrokan negara, politisi oportunis pasti bakal datang memasang wajah pura-pura simpati padahal cuma riding the wave. Kali ini, usir mereka dan jangan kasih panggung sedikit pun buat figur politik yang ujungnya hanya bakal mengkhianati perjuangan rakyat!
3. Runtuhkan Sekat Identitas dan Bangun Kontrol Rakyat dari Bawah. Para elit sangat yakin bahwa warga akan terus terpecah belah oleh sekat-sekat usang keagamaan dan kepartaian. Patahkan kesombongan mereka. Semua elemen rakyat harus menanggalkan egosentris dan ego sektoralnya. Buruh, petani, mahasiswa, pekerja lepas, pengangguran, sampai kelas menengah, jangan mau lagi diadu domba oleh buzzer, sebab oligarki paling senang melihat kita masih jalan sendiri-sendiri.

Ingat baik-baik, tidak ada satu pun tokoh atau elit yang bakal menyelamatkan kita selain kita sendiri. Bangun solidaritas dari akar rumput, saling jaga, dan rapatkan barisan tanpa campur tangan politisi yang pada akhirnya hanya akan menjadi pelayan oligarki. Tujuan kita bergerak, bahkan jika situasi memaksa kita menuju revolusi sekalipun, bukanlah untuk mencari “penindas baru” yang tampak lebih santun, melainkan untuk membangun kekuatan rakyat yang sanggup menjewer, mengontrol, dan menggulung siapa pun penguasa yang berani mengkhianati mandat publik.

Pada saatnya, para pemuja dinasti dan makelar kekuasaan akan dipaksa melihat kenyataan bahwa solidaritas murni dan semangat revolusioner rakyat jelata yang sudah muak dikhianati tidak akan pernah bisa diredam dengan bansos, tidak bisa dibeli dengan sembako, dan tidak akan sanggup dibungkam oleh anggaran buzzer sebesar apa pun!

Tapi lagi-lagi, politisi itu tak pernah kehabisan manuver. Bisa saja tiba-tiba Gibran malah mengajukan mundur. Biar apa? 🙂