Tidak mengejutkan ketika pemerintah membacakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Kenapa tidak terkejut? Ya, sebab itu salah satu yang sudah dipikirkan oleh tokoh-tokoh FPI, bahwa mereka akan sampai pada situasi tersebut.
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.
Sejak Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa memperpanjang legalitas keormasannya, sebenarnya itu merupakan sinyal kalau organisasi –yang menjadikan Muhammad Rizieq Shihab sebagai Imam Besar mereka–, bakal tamat. Menuju proses ke situ, tensi drama berlakon MRS ini naik-turun. Meskipun berada di negeri pelarian, Rizieq tetap leluasa menggerakkan jamaahnya. Teknologi digital sangat memungkinkan remote control organisasi. Berbagai kejadian di Jakarta -terkait sepak terjang FPI- selalu dalam garis komando Imam FPI itu.
Sepenglihatanku, pemerintah sepertinya gemas namun gamang. Seperti jomblo yang ragu-ragu mau nembak incarannya mungkin karena tak percaya diri atau sudah ketahuan kartunya sama target. Dari hari ke hari ketidaktegasan pemerintah makin terupa. Puncaknya ketika Rizieq pulang pada 10 November 2020. Pemerintah terkesan malu-malu mau menjemput sehingga akhirnya membiarkan onggokan daging pemuja Rizieq tumpah ruah di jalan. Tak perlu lagi kuulas bagaimana kerugian masyarakat yang punya banyak urusan keluarga maupun bisnis via Bandara Soekarno-Hatta. Yang jelas, andai pemerintah tegas sejak awal dalam melarang kerumunan penjemput, ketertiban masyarakat hari itu tak akan terganggu. Dari kasus ini saja, bisa kubilang pemerintah keok menghadapi FPI.
Karena melihat pemerintah yang terkesan “keok”, Rizieq dan kawan-kawan semakin besar kepala. Mereka tetap melanggar ketentuan pemerintah di masa Pandemi COVID-19. Mereka yakin tak akan diapa-apain sama pemerintah, terutama Pemda DKI yang merupakan kolega politik FPI saat Pilkada DKI Jakarta.
Tak dinyana rupanya kerumunan pesta di Petamburan dan Megamendung itu memantik kekecewaan banyak rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. (Gue lebay gak sih ini?) Ditambah lagi dengan isu Pilkada serentak yang tetap jalan. Warga negara yang waras banyak yang protes kepada pemerintah. Isu kerumunan pun ramai di media sosial dan grup chat. Pemerintah terdesak dan harus mengambil sekop eh sikap.
Sikap tegas akhirnya ditunjukkan. POLRI bekerja sebagaimana mestinya. Mereka memanggil orang-orang yang terlibat kerumunan. Bahkan sampai melakukan mutasi terhadap jajaran yang dianggap kurang preventif menghadapi kerumunan FPI di Petamburan maupun di Megamendung. Sikap tegas terhadap Rizieq memberikan kesan sepertinya sudah saatnya FPI diberi pelajaran. Seperti jomblo yang sadar siapa saja penghalangnya dalam nembak gebetan.
Upaya desakralisasi Imam Jumbo FPI pun dilakukan hingga mengangkat kembali skrinsutan chat pribadi Rizieq dengan Firza. Bagi pecinta Habib Rizieq, chat tersebut adalah fake chat. Fitnah yang direkayasa penguasa untuk memupuskan kepercayaan jamaah FPI. Apakah berhasil? Tidak!
Kasus chat tersebut hanya menjadi santapan lezat, mereka yang tidak menyukai Rizieq dan FPI.
Kalangan yang tidak mau terlibat pro-kontra FPI malah menyesalkan kenapa chat tersebut disebar. Kalaupun chat itu benar, biarlah menjadi rahasia Rizieq dan Firza. Itu ranah pribadi yang tak pantas disebar sebab itu urusan pribadi sang Imam Besar FPI Keturunan Nabi dan Firza, agen dari Cendana, sebutan untuk keturunan Soeharto. Mereka punya privasi untuk melakukan apapun dan dengan siapapun. Tak boleh ada yang mengumbar privasinya. Menurutku sih begitu.
Tidak sedikit yang komentar, daripada polisi urus dugaan chat mesum mending fokus pada urusan lain yang lebih serius. Mending usut kasus video Rizieq yang diduga mendukung ISIS daripada mengusut dugaan chat mesum yang kesannya hanya upaya desakralisasi kepemimpinan Rizieq. Sebab faktanya seperti yang kutebalkan di atas, kasus chat mesum tersebut tak mengurangi loyalitas anggota dan simpatisan FPI dan pemuja Rizieq.
Seperti yang publik sudah tahu, Polisi (Pemerintah) x Rizieq (FPI) berlanjut dengan drama KM50, penahanan Rizieq, hingga pelarangan aktivitas dan atribut FPI karena dianggap sebagai ormas tanpa legal standing dan terbukti memberikan dukungan terhadap ISIS dan membenci pemerintah yang sah.
Pengumuman yang dianggap sebagai Pembubaran Paksa FPI merupakan kado akhir tahun bagi mereka yang membenci Rizieq dan FPI. Seolah dengan keluarnya rilis dari 6 kementerian dan lembaga tersebut, FPI sudah tamat. Benarkah organisasi dengan jutaan anggota itu berakhir eksistensinya?
“Pembubaran” FPI mesti dilihat sebagai sebuah keputusan politik. Itu merupakan upaya pemerintah dalam mendelegitimasi aksi Rizieq dan FPI terhadap masyarakat. Apakah setelah delegitimasi itu pemerintah dapat santai dan tenang melakukan pekerjaan lainnya? Aku nggak yakin. Melihat geliat perlawanan FPI di media sosial, sepertinya drama ini belum tuntas. Seperti mengobati kanker ganas yang sudah menjalar ke mana-mana. Dipotong satu, menjalar lagi di jaringan baru.
Sejak pengumuman delegitimasi FPI tanggal 30 Desember 2020, tagar para pendukung FPI dan Rizieq merajai Trending Topic Indonesia. Tak henti-henti setiap jam selalu bertengger di 5 besar TT Indonesia. Tagar #FPI_FrontPejuangIslam bertengger berjam-jam. Lanjut dengan tagar #FPI_FrontPersatuanIslam yang dideklarasikan oleh Munarman. Pada 31 Desember 2020, tagar #FPI_FrontPersatuanIslam trending selama 16 jam nonstop di 7 besar. mentok terakhir di peringkat 7 pada jam 3 sore.
Bagaimana dengan tagar mereka yang anti FPI? Banyak juga yang menjadi Trending Topic tetapi ternyata tidak selama tagarnya FPI. Paling kuat bertahan 3-4 jam saja. Setelah itu, “Plop!” hilang tertiban tagar baru yang memang ramai di ujung tahun. Meskipun banyak tagar yang menunjukkan anti FPI dan dukungan terhadap POLRI/Pemerintah terhadap delegitimasi FPI, kemunculannya sporadis. Tidak seperti tagar FPI yang terlihat amat terorganisir dengan baik. Jika ini yang dinamakan perang tagar, FPI termasuk kubu yang amat kuat melakukan tempur tagar.
Delegitimasi Front Pembela Islam memunculkan deklarasi Front Persatuan Islam, meskipun terkesan tiarap. Sementara tokoh-tokoh lain menyampaikan sikapnya yang mendukung FPI dan tak sependapat dengan langkah pemerintah. Ini persoalan yang mestinya terukur oleh pemerintah.
Hari pertama 2021 Kapolri mengeluarkan Maklumat yang melarang seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam kegiatan FPI di ranah offline maupun online, seperti mengakses situs dan menyebarkan atribut FPI melalui media sosial. Kenapa hanya karena FPI, jadi semua orang yang kena pembatasan berekspresi? Jadi terkesan menyamakan posisi FPI dengan PKI yang dijadikan bahaya laten.
update per 010121
Boleh jadi aktivis kebebasan berekspresi tak akan diam. Terlebih jika pasal karet UU ITE dijadikan mesin pembungkaman.
PR yang Belum Selesai dari Kasus FPI
- Meskipun sudah diumumkan sebagai ormas yang terlarang beraktivitas karena tak memiliki legal standing, pemerintah perlu mempertanggung-jawabkan alasan-alasan pendukung keputusan tersebut. Perlu ada tindak lanjut terutama untuk membuktikan video di mana Rizieq mendukung ISIS dan video lainnya. Ini tuduhan serius, lho! Penayangan video tersebut jangan dianggap sebagai toping pada menu makanan chef Juna. Itu harus benar-benar diusut hingga tuntas. Bahaya lho ISIS itu kan organisasi teroris, yang waktu kombatannya mau pulang aja, pemerintah sempat panik.
- Dari pihak FPI yang kini bermutasi menjadi Front Persatuan Islam, kasus penembakan 6 orang anggotanya masih dikejar. Entah apakah untuk kasus ini, mereka memiliki energi yang kuat untuk mengungkap keraguan atas rilis Polisi tentang kejadian di KM50 tersebut. Wallahu A’lam sebab CCTV tak berfungsi.
Selama pentolan-pentolan FPI masih eksis seperti Munarwan dkk, layaknya cancer, penyakitnya akan terus menyebar, tumbuh lagi tumbuh lagi.
Sebagai rakyat biasa, adanya FPI ini membuat stabilitas politik menjadi kacau dan saya tidak suka kedaan yang tidak stabil itu kang.