Negara demokrasi idealnya menganggap kritik sebagai vitamin bagi kesehatan pemerintahan. Namun dalam realitas politik kita hari ini, kritik justru kerap diperlakukan bak racun yang bisa melumpuhkan kekuasaan. Ketika publik atau pakar melayangkan koreksi, respons yang muncul dari lingkar kekuasaan sering kali bukan penjelasan substantif, melainkan orkestrasi penyangkalan (denial) yang diikuti dengan taktik delegitimasi personal. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sengaja distigma negatif, seperti dituduh tidak produktif, tidak konstruktif, tidak berdata, hingga tidak etis. Tujuannya mengalihkan perhatian publik dari esensi masalah.
Contoh konkret, saat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik efektivitas kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono dan tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Bukannya merespons kalkulasi anggaran yang dikritisi berbasis data, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya justru membalasnya dengan sindiran personal (ad hominem) yang mengungkit masa jabatan singkat Dino di masa lalu. Di saat yang sama, elite politik pendukung pemerintah juga melabeli kritik terbuka di media sosial tersebut sebagai tindakan yang “kurang etis”.
Argumen overrated ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Pola defensif seperti ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat dari elite untuk membangun benteng kekuasaan yang alergi terhadap evaluasi. Dampaknya fatal. Jika kritik dari seorang diplomat senior dengan rekam jejak puluhan tahun saja bisa didelegitimasi dengan mudah, maka suara masyarakat sipil biasa berada dalam posisi yang jauh lebih rentan dan mudah diintimidasi.
Bukannya menjawab isi kritik, pemerintah sering kali menggeser fokus perdebatan ke arah sentimen nasionalisme dan stabilitas negara. Kondisi ini diperparah oleh kericuhan di media sosial, di mana retorika agresif pejabat berkolaborasi dengan pasukan buzzer untuk mengadu-domba sesama rakyat dan membunuh karakter sang pengkritik. Masyarakat akhirnya “salfok”: dari yang seharusnya mengawal kebijakan, menjadi sibuk bertengkar di media sosial.
Sikap anti kritik ini pada akhirnya melahirkan skeptisisme massal. Masyarakat kian lelah dengan isu politik yang tidak lagi mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, melainkan sekadar rekayasa opini demi mengamankan kekuasaan. Jika pemerintah terus memelihara pola komunikasi defensif ini, kepercayaan publik akan runtuh, bahkan frustasi sehingga mencari solusi lain untuk merobohkan tembok kekuasaan. Orang yang frustasi bisa saja berpikir: Orang bebal tak bisa dikritik, bisanya dicekik. Ngeri nggak sih?
Para pejabat mestinya sadar, bahwa demokrasi tidak akan mati karena kudeta maupun revolusi sipil, melainkan mati karena kebebalan penguasa dalam menanggapi suara rakyatnya sendiri.
Leave a Reply