49 waduk akan dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Bukan rencana baru, tetapi rencana lama yang belum kelar diselesaikan. Salah satu waduk yang akan dikelarkan pembangunannya adalah Waduk Jatigede di Sumedang. Waduk yang pembangunannya digagas sejak 1963 ini akan menjadi sumber air bagi 90 ribu hektare sawah di sekitar Sumedang, dari Indramayu, Cirebon, hingga Majalengka.



foto: http://static.panoramio.com/photos/large/37419253.jpg
foto: http://static.panoramio.com/photos/large/37419253.jpg

Presiden Jokowi mencanangkan Juli 2015 Waduk Jatigede harus diisi air dan diresmikan. Keberadaan waduk ini katanya agar dapat mencapai ketahanan pangan. Apakah pembangunan waduk ini lancar-lancar saja atau malah mengaduk-aduk kedamaian warga setempat?

Belum hilang dari ingatan tragedi kemanusiaan akibat pembangunan waduk Kedung Ombo yang menenggelamkan 37 desa di 3 kabupaten, Grobogan, Boyolali, dan Sragen. Bedanya, pada zaman Orde Baru, orang desa yang melawan pembangunan waduk dicap PKI dan bebas disiksa tanpa pengadilan dan keadilan.

Apakah rakyat di sekitar waduk Jatigede benar-benar membutuhkan waduk untuk menyejahterakan kehidupannya? Pertanyaan yang sudah tak perlu ada, sebab waduk Jatigede sudah hampir selesai, hanya tinggal diisi air saja, lalu diresmikan. Juli 2015 adalah target Jokowi untuk menuntaskan pembangunan waduk yang menyisakan masalah yang belum selesai bagi warga sekitar.

Berdasarkan temuan Nuran Wibisono yang menjadi laporan utama majalah GeoTimes, per kepala keluarga hanya akan mendapatkan uang ganti rugi 29 juta rupiah saja. 28 desa akan digenangi, 6 desa akan ditenggelamkan demi waduk yang ketika proses pembebasan lahannya di zaman Orde Baru mengorbankan beberapa warga desa yang berani memprotes harga yang ditentukan semau penguasa. Yang protes ada yang dihajar, bahkan ada yang sampai tangan dan kakinya lumpuh.

Kini warga sudah tidak bisa lagi menolak. Paling tidak, mereka tinggal mengharapkan akal budi pemerintah agar mau menggantikan pengorbanan mereka sejak awal proyek waduk ini dimulai. Warga menuntut tempat tinggal yang lebih manusiawi, uang ganti rugi yang lebih masuk akal. Warga meminta 571 juta per keluarga, bukan 29 juta.  Menurutku jumlah yang diminta warga sangat masuk akal sebab kehidupan mereka selama ini sudah diaduk-aduk akibat pembangunan waduk.