Hampir setiap peralihan September ke Oktober, aku merasakan bau yang sama di teras rumah. Aroma tanah basah sehabis gerimis bercampur dengan karat dari tiang bendera tua. Setiap kali tanggal itu datang, televisi di ruang tengah menayangkan upacara khidmat di sebuah monumen, disusul deru baris-berbaris tentara di hadapan para perwira berpangkat mentereng.

Dari balik kepulan asap rokok kretek yang tembakaunya meletup kecil, Bapak biasa duduk diam di kursi kayu yang jok busanya melesak ke bawah. Matanya yang agak rabun menatap layar televisi dengan tatapan yang sunyi, tatapan orang yang matanya pernah terbelalak melihat darah dan erangan kesakitan tapi memilih menutup mulutnya rapat-rapat.

“Bendera sudah naik satu tiang penuh?” tanya Bapak waktu itu, bertahun-tahun silam, sebelum paru-parunya menyerah dan makam dengan nisan kayunya diratakan proyek pelebaran jalan.

“Biar dianggap sakti, Pak?” tanyaku, sambil merapikan tali rafia di sudut halaman.

Bapak tertawa kecil. Batuknya menyalak sebentar di tenggorokan. “Benda mati tidak pernah sakti. Yang sakti itu mulut manusia. Kalau kamu bisa membuat orang takut dengan kata-katamu, kamu tidak perlu lagi menyewa algojo untuk menjaga rumahmu.”

Aku mengingat obrolan itu malam ini, ketika pendar cahaya dari guliran ponsel di tanganku menampilkan berbagai konten tentang peristiwa tragis yang ditutup dengan mantra sakti. Ketika linimasa media sosial dipenuhi potongan video pejabat yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan. Pejabat yang di dadanya selalu tersemat pin burung garuda berkilau sepuhan emas, orang yang minggu lalu berpidato di hadapan ribuan mahasiswa tentang bahaya laten pengkhianatan ideologi dan pentingnya memurnikan moral bangsa, yaitu Pancasila.

Uang suap miliaran rupiah itu ditemukan penyidik di dalam brankas di sebuah apartemen yang tak pernah ditempati, bertumpuk di samping lemari arsip berlogo lambang negara. Sungguh sebuah ironi yang perih. Mereka yang lantang meneriakkan kesaktian teks-teks keramat di atas podium, adalah orang-orang yang paling tangkas menilep proyek makan siang murid sekolah, hak kesejahteraan buruh, pupuk subsidi petani, dan hak rakyat jelata lainnya.

Ingatanku terlempar kembali ke siang terik tahun sembilan puluhan, saat formulir surat keterangan bersih lingkungan menampar mukaku. Ada kode huruf kecil bergaris bawah di kartu identitas Bapak yang membuat beasiswa kuliahku menguap detik itu juga. Hari itu, aku pulang dengan dada yang meledak oleh amarah. Aku mengutuk diri, mengapa harus lahir dari benih seorang lelaki yang dituduh PKI.

Waktu itu Bapak tidak membantah, tidak pula mengasihani diri. Tangannya yang kehilangan kuku telunjuk akibat jepitan meja interogasi di sebuah kamp transit di Jawa Tengah itu meraih pundakku.

“Mereka butuh iblis supaya malaikatnya kelihatan suci,” bisik Bapak pelan, nyaris tanpa emosi. “Dulu, waktu Bung Karno dan kawan-kawannya duduk melingkar di Pegangsaan, lima sila itu dirajut seperti tikar pandan. Tempat orang-orang miskin, buruh pelabuhan, kiai kampung, pendeta, intelektual, pedagang, mahasiswa, sampai anak-anak sekolahan bisa duduk bersila sama rendah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang berhak mengusir orang lain dari atas tikar itu.” Bapak berhenti sebentar, menyesap kopi pahitnya yang sudah dingin.

“Tapi orang-orang yang lapar kekuasaan, menaikkan tikar itu ke atas dinding. Membungkusnya dengan kain mori, ditaburi kembang tujuh rupa, lalu mereka katakan, ‘Ini sakti! Jangan sentuh! Ini keramat! Siapa yang berani mempersoalkan, dia musuh negara.’ Saat itu, lima sila tujuan kita berbangsa, berubah menjadi berhala. Tidak ada lagi yang berani bertanya apakah orang-orang yang duduk di bawahnya masih kelaparan atau sedang diperas.”

“Tapi bukankah mereka bilang PKI yang berniat jahat, merobek dan mengoyak tikar itu, Pak?” potongku saat itu, dengan kenaifan anak muda yang dicekoki buku sejarah terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bapak tersenyum getir. Pandangannya menerobos ke luar pagar, menatap debu jalanan yang diterbangkan truk pasir.

“Politik itu seperti permainan dadu di warung remang-remang. Yang kalah jadi bangkai di dasar kali, yang menang jadi pahlawan di atas meja. Orang-orang kecil seperti Bapak cuma pion yang dibariskan di lapangan terbuka tanpa tahu bidak menteri mana yang akan menikam raja. Yang Bapak tahu, setelah malam itu, tanah garapan tetangga kita diserobot mandor perkebunan, dan siapa saja yang protes soal upah tinggal dituduh tidak berjiwa Pancasila. Sakti betul mantra itu, kan? Bisa membuat tanah berhektare-hektare pindah kepemilikan tanpa perlu keluar uang sepeser pun.”

Puluhan tahun berlalu, panggung politik tidak banyak berganti. Hanya tata cahayanya yang semakin canggih. Tidak ada lagi jip tentara berlumpur yang mengetuk pintu malam-malam. Kini digantikan oleh intel yang baru belajar incognito, preman pembela Pancasila, penagih utang pembela Presiden, dan serbuan konten dan komentar buzzer bayaran. Mereka bekerja, sama bengisnya dengan tentara yang menangkap dan membunuh para Jenderal.

Siapa pun yang berteriak menagih janji tanah adat yang digusur tambang nikel, langsung dilabeli mengancam negara. Guru-guru honorer yang berunjuk rasa menuntut upah manusiawi, dianggap tidak beradab. Intelektual yang mengkritik, dibilang dungu dan antek asing. Sementara para garong yang membagi-bagi proyek antarbesan keluarga, melenggang tenang di karpet merah seraya menaruh tangan kanan di dada kiri setiap kali lagu kebangsaan dikumandangkan, setiap hari jam 10 pagi.

Mantra “sakti” itu rupanya masih bekerja dengan sangat manjur. Ia berhasil menidurkan jutaan orang dalam khotbah persatuan dan kesatuan yang hampa, sementara di belakang panggung, kekayaan tanah tumpah darah ini dikeruk habis sampai ke sumsumnya oleh segelintir bandit berselubung Proyek Strategis Nasional. Kelima Sila Sakti tetap dibiarkan menjadi hiasan dinding ruang kelas sekolah dasar yang kusam, diapit potret presiden dan wakilnya yang tersenyum kaku di balik kaca berdebu.

Malam kian larut. Dari pelantang suara musala di seberang gang, lamat-lamat terdengar pengumuman bahwa esok pagi warga diharapkan mengikuti upacara bendera di lapangan kecamatan.

Aku melangkah ke teras, menyalakan sebatang rokok, membiarkan asapnya membubung tipis menyatu dengan pekatnya udara malam. Aku menatap tiang bendera tua di dekat pagar yang masih kosong melompong. Besok pagi, mungkin para tetangga akan berbondong-bondong mengerek bendera merah putih ke ujung tiang tertinggi, merayakan kesaktian lima sila dari marabahaya.

Tapi di kepalaku, suara serak Bapak kembali berbisik, dingin dan menembus tulang, “Kalau sebuah bangsa masih menganggap mantra lebih sakti daripada keadilan untuk rakyatnya, maka bangsa itu sebenarnya tidak pernah merdeka. Mereka cuma berganti penjajah.”

Manggarai, 1 Oktober 2026

Mataharitimoer