Konferensi Global Tata Kelola Internet ke-8 yang rencananya digelar pada 22-25 Oktober 2013 di Nusa Dua Bali, terancam gagal. Lho? Koq bisa event berskala internasional itu terancam. Kenapa tidak? Tak ada yang tak aneh di Indonesia. Bahkan yang tak masuk akal pun bisa saja terjadi. Nah, yang masuk akal, bisa saja tak terjadi.
Apa yang kutulis hanyalah pendapat pribadi. Apa yang kurasakan, kupikirkan, kuragukan, termasuk optimisme terkait IGF Bali nanti. Jadi bukan pendapat sekelompok orang, CSO, apalagi pihak swasta (perusahaan) maupun pemerintah dan negara. Kegelisahanku tentang kelangsungan persiapan IGF ke-8 adalah urusanku sendiri yang dibatasi oleh penglihatanku sendiri selama ikut-ikutan nimbrung bersama teman-teman yang serius menjaga nama baik Indonesia sebagai tuan rumah.
Tentang IGF (Forum Tata Kelola Internet) itu sendiri sebenarnya agenda PBB. Sejauh ini sudah 7 kali diselenggarakan di beberapa negara. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah untuk IGF ke-8. Kesempatan tersebut dinyatakan pada 2010. Ya, 2010. Nyaris 3 tahun yang lalu. Tapi apa yang dilakukan oleh para penggede takolnet (Tata Kelola Internet) di negeri yang masih sempoyongan dimabuk kontes artis-artis instan ini? 3 tahun berjalan yang didapatkan hanya kekhawatiran. Tragis! “Ngapain aje, lo?” Celetuk Bang Namun, dari pojok warung gado-gado Mpok Geboy.
Aku, sih berharap event ini akan berjalan sesuai rencana. Apalagi melihat pertemuan terakhir ID-IGF dengan delegasi UN untuk mempersiapkan kegiatan ini di BNDCC minggu terakhir Juni lalu. Segalanya terlihat baik-baik saja sampai kudengar bisikan tentang tentang kemungkinan batalnya IGF 2013 Bali lantaran panitia belum juga mendapatkan dana yang dibutuhkan.
Sebagai tuan rumah kegiatan berskala internasional, tentunya Indonesia harus mempersiapkan segala hal. Dari Presiden hingga Petugas Satpam di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) sepantasnya bersikap positif untuk menjadi tuan rumah yang baik dan mengesankan. Tapi apa yang kulihat?
Hingga tulisan ini kubuat, belum ada pernyataan dari pemerintah dan negara untuk menjamin pendanaan kegiatan yang menjadi agenda rutin PBB ini. Dari 22 milyar yang dibutuhkan, panitia baru berhasil menangkup 5 milyar saja. Beberapa kementerian, seperti Kemenlu, Kementerian Perdagangan, yang dimintakan bantuan pendanaan belum juga memberikan lampu hijau. Kementerian Kominfo sudah mengajukan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) ke Kementerian Keuangan, namun anggarannya belum di-approve.
Begitu juga dengan perusahaan telekomunikasi yang berbisnis provider internet di Indonesia. Belum ada penyataan mereka untuk mendukung pendanaan IGF 2013. Entah faktor apa yang membuat banyak pihak seperti tidak all-out meembantu. Apakah mereka tak suka dengan orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan, atau entah apa.
Andai IGF 2013 benar-benar batal. Siapa yang malu di mata internasional? Kami civil society? Sektor bisnis? Atau Pemerintah Republik Indonesia, terutama presiden SBY?
Sebagai tuan rumah sepantasnya kita berpikir, sedang mengundang teman-teman ke hajatan di rumah. Saat semua undangan sudah siap datang, tiba-tiba kita membatalkan undangannya dengan alasan, “Sorry, gue nggak punya duit lagi buat ngundang elu-elu pade!” Terbayang nggak sih, malunya kayak apa?
Ini yang boleh dinamakan makan buah simalakama. Kalau dijadikan, tentu kita tak punya uang berlebih. Jika dibatalkan, bukan hanya malu yang ditanggung, tapi resiko dari pembatalan tersebut, belum lagi betapa sulitnya memindahkan event ini ke negara lain dalam tempo kurang dari 2 bulan.
Soal uang sebenarnya gampang. Jika semua departemen, semua provider dan sektor bisnis lainnya mau membantu pembiayaan, aku yakin terkumpullah 22 milyar. Apalagi jika pemerintah, dalam hal ini SBY yang sedang asyik membaca pertumbuhan followernya dan fesbukan, berani ambil keputusan untuk “menanggung” terlaksananya IGF 2013. Kelar!
“Pegimane, Te. Lupikir, jadi ape kagak?” Senggol Bang Namun dengan sikutnya.
