#blogMT

Media sosial bukan sekadar tempat berbagi momen atau bercanda dengan teman tapi sudah menjelma menjadi medan tempur wacana yang sengit, seperti debat di televisi. Beberapa waktu lalu perang tagar #IndonesiaGelap versus #IndonesiaTerang jadi bukti bahwa pertarungan narasi tak hanya terjadi di ruang diskusi pakar politik maupun politisi. Perang itu melibatkan langsung netizen +62 dengan beragam postingan dan komentar yang membanjiri linimasa.

Tagar #IndonesiaGelap merepresentasikan keresahan banyak orang. Narasi yang berkembang di dalamnya berisi kritik terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Yang menggunakan tagar ini umumnya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari inflasi yang terus mencekik, krisis energi, hukum yang dianggap tajam ke bawah tumpul ke atas, hingga isu-isu HAM yang nggak kelar-kelar. Ribuan akun dengan berbagai latar belakang meramaikan tagar tersebut, menjadikannya tren organik yang menggema di ranah digital.

Lalu tagar #IndonesiaTerang muncul sebagai tandingan. Tagar ini lebih banyak diangkat oleh para pejabat, orang parpol dan influencer pro-pemerintah, dan akun-akun yang terlihat ingin meredam kritik yang berkembang. Isinya menyoroti pencapaian dan keberhasilan yang diklaim telah dicapai pemerintah. Infrastruktur yang makin maju, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta program bantuan sosial menjadi amunisi utama untuk menangkis sentimen negatif yang berkembang melalui #IndonesiaGelap. Ironisnya meskipun didukung oleh tokoh-tokoh besar, tagar ini justru tak mendapat resonansi yang besar di masyarakat. Data di berbagai media yang saya baca menunjukkan, keterlibatan akun pada #IndonesiaTerang jauh lebih rendah dibandingkan #IndonesiaGelap.

Di antara kedua penyebar tagar itu, mana yang benar? Nah, ini bukan soal benar atau salah, karena kalau kita tanya ke kedua pihak, tentu yang ditanya merasa kelompoknya benar dan yang lain salah. Kalau bukan soal benar-salah lalu bagaimana menilainya?

Fenomena ini menunjukkan perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Platform seperti X, Youtube, Facebook, Instagram dan TikTok memang memberikan ruang bagi siapa pun untuk bersuara, tetapi apakah suara itu benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di grassroot?

Kita harus ingat bahwa algoritma media sosial cuma memperkuat kebisingan di sirkel masing-masing yang saling bertentangan. Perang tagar tersebut hanya mengadu topik tapi belum tentu mengubah opini publik. Yang pro tetap pro, yang kontra pun tak berubah. Apalagi kalau kita menemukan konten dari bot dan akun anonim ketimbang suara yang benar-benar berasal dari masyarakat akar rumput. Rakyat kita sudah banyak yang ngerti juga soal bot-botan dan baser-baser ini. Itu membuat mereka muak dan skeptis dengan apapun yang ramai di medsos.

“Puyeng liat konten politik. mending gue goyang ajalah di Tiktok!” seru sopir angkot yang mengantar saya ke Terminal.

Sebagai rakyat jelata kita perlu kritis menyaksikan perang tagar ini. Ketika narasi-narasi berseberangan saling bersaing di media sosial, kita harus bertanya: apakah kita benar-benar sedang melihat kondisi negara, atau hanya sedang menjadi saksi dari pertarungan propaganda yang dikendalikan oleh astroturfing (perekayasa situasi politik) maupun oleh kelompok-kelompok berkepentingan? Kita juga harus mengerti bahwa demokrasi digital adalah ruang bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasi, bukan medan perang informasi yang penuh dengan distorsi dan manipulasi.

Pada akhirnya kita, rakjel bebas memilih opini mana yang lebih kita percaya, namun tetap harus membandingkannya dengan realitas yang terjadi di sekitar kita. Sikap kritis menjadi kunci agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Biar kalau ditanya kenapa reshare konten nggak cuma jawab, “biar seru aja”. Lebih dari itu, penting untuk tetap berani menyampaikan pendapat tanpa rasa takut direpresi, diintimidasi atau dibully oleh akun-akun bot, buzzer, maupun oknum polisi yang bejat (saya percaya masih ada kok polisi yang waras).

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Hanya dengan keberanian dan kejelian dalam memilah informasi, demokrasi digital dapat benar-benar menjadi ruang yang sehat bagi pertentangan gagasan dan perubahan yang lebih baik.

Bukan cuma rakyat jelata yang mesti berlatih bijak melihat situasi, pejabat publik juga harus bersikap waras dalam menanggapi kritik di media sosial. Jangan reaksioner sehingga menanggapi kritikan dengan ungkapan baper, seperti isu #KaburAjaDulu. Pejabat yang baper, kelihatan sekali literasinya rendah. Tapi itulah dahsyatnya politik di Indonesia, yang bego pun bisa kebagian jatah kekuasaan.