Semingguan ini timeline sosmedku penuh dengan video yang bikin gregetan. Sekelompok orang dengan wajah “sok berkuasa” sedang mencabut tulisan “masakan padang” dari etalase sebuah warung di Cirebon. Mereka mengaku dari paguyuban orang Minang di perantauan, yang punya wewenang ngatur harga jual masakan padang. Awalnya bukan cuma isu harga 10 ribu yang mereka persoalkan, tapi juga asal-usul penjual yang bukan orang Minang. Tapi klarifikasi dari dedengkot ormasnya mengoreksi, mereka tak mempersoalkan masalah etnis. Aku percaya, karena kalo hari gini masih ada yang persoalkan etnis, ya tolol aja.

Sambil ngunyah nasi hangat dengan teri pete sambalado, di warung padang yang kulewati, aku mikir: untung orang-orang Madura nggak kepikiran buat merazia tukang bebek madura. Untung orang Tegal nggak merazia warteg dan memaksakan lisensi kewartegannya. Atau orang Yogya nggak tiba-tiba dateng ke warung yang jual gudeg dengan harga tidak sesuai standar gudeg. Bayangkan kalau orang Lamongan merazia semua warung soto Lamongan di kota kita. Bisa kacau negara ini kalau tiap suku mulai mengklaim makanannya harus ada sertifikasi resmi dari negeri asalnya.

Aku biasa makan di Warung Padang Sinar Minang di Tebet. Si Uda asli orang Minang tapi tim dapurnya dah campuran. Ada yang Sunda juga. Bahkan di warung tersebut gak cuma menyediakan menu Padangan, tapi juga Jawa dan Sunda juga. Rasanya? Kalau kamu mau coba gulai usus yang paling enak, ya cuma ada di warung ini. Tapi itu menu limited edition! Lisensi? Nggak ada tuh lisensi IKM meskipun si Uda valid orang Minang. Mahal gak? Ya, standar aja sih. Standar tebet ya 20 ribuanlah sekali makan.

Untung aja di Cirebon Polisi turun tangan. Kapolresta Cirebon bilang paguyuban nggak boleh main hakim sendiri. Ya iyalah. Bayangkan kalo sampe semua paguyuban kuliner daerah ikut-ikutan razia. Bisa perang dunia kuliner nanti.

Gegara aksi Ormas minang itu, jadi blunder buat warung Padang yang pasang lisensi IKM. Di medsos ada saja yang menyatakan boikot.

Tuh, kan. Kalau sudah pakai boikot-boikot gini kan kasihan pedagangnya. Ini pengurus Ormas bengak gak paham watak netizen kita yg gampang banget diprovokasi macam begini.

Di negeri yang terkenal akan keberagaman kulinernya, masih ada aja yang pengen sok berkuasa. Meskipun itu soal lisensi. Padahal coba tengok Jakarta, ada ribuan warung makan dari berbagai daerah. Warteg, warung padang, soto lamongan, sate madura, mi aceh, lapo, semuanya hidup damai berdampingan. Yang murah ada, yang mahal juga ada. Konsumen tinggal pilih sesuai kantong, sesuai selera.

Kayaknya sih netizen pada sepakat: yang penting itu rasa, kebersihan, dan kehalalan. Bukan asal-usul si penjual atau berapa harganya. Kalo enak ya dibeli, kalo mahal ya disesuaikan kantong. Soal lisensi? Rata-rata bilang, “Sebodo amat!“

Lagi pula yang namanya lisensi atau sertifikasi itu, yang memeriksa dan menerbitkan ya lembaga resmi. Bukan dari paguyuban atau ormas. Yang perlu ada tuh. misalnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi, BPOM, sama sertifikat halal kalo perlu. Udah, itu aja. Dan gak ada urusan sama asal-usul penjualnya.

Tapi gak ada salahnya juga sih, kalau mau melakukan sertifikasi/lisensi, tapi mending arahnya ke beberapa hal ini:

• Dapur bersih, ada tempat cuci tangan
• Bahan makanan segar, nggak ada yang expired
• Karyawannya sehat
• Air yang dipakai layak minum
• Peralatan masak dan makan bersih higienis
• Penyimpanan bahan makanan bersih dan aman
• Pembuangan sampah dan limbahnya rapi
• Pengamen dibatasi areanya, jangan sampai mendekat ke pelanggan
• Pengemis mulailah pakai Qris 😛

Lagi pula begini, kalau kamu makan di warung makan, yang kamu lihat menunya, etalasenya, atau sertifikat/lisensinya? Dan untuk menentukan apakah akan kembali makan di warung itu, ditentukan sama 2 hal. Yang pertama pasti rasa. Baru kemudian harganya. Soal lisensi? Sabodo teuing!