Ormas, Preman Official

Pedagang di bilangan Depok menyelipkan uang 100 ribu ke dalam amplop. Uang itu untuk THR (Tunjangan Hari Raya) yang diminta oleh anggota Ormas. Ia terpaksa memberi 100 ribu karena nilai di bawah itu bakal ditolak.

“Dikasih Rp 20.000 dan Rp 50.000 enggak mau. Maunya Rp 100.000,” bebernya.

Ormas Minta THR

Cerita miring soal Ormas sudah sering kita dapat. Tentang pemalakan, bentrok, ancaman, dan segala kelakuan yang bisa disebut sebagai kekerasan. Namun dari bejibun kasus, tetap saja Ormas eksis dan kekerasan yang dilakukan anggotanya tetap terjadi. Yang ramai saat ini ya, THR. Padahal, mau disebut THR, iuran keamanan, sedekah, donasi, sumbangan, atau apapun simpulnya sama: PEMALAKAN.

Kenapa Pemerintah tak berkutik menindak Ormas? Ternyata ini bukan soal sepele. Aku melihat ada semacam relasi khusus antara Ormas dengan Penguasa Politik. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme.

Ormas di negara ini dipelihara negara sejak dulu. Setidaknya sejak zaman Orde Baru. Aktor negara kerap memanfaatkan Ormas untuk membantu mengamankan stabilitas. Ormas yg dekat dengan pemerintah bermanfaat untuk menandingi kelompok yang kerap mengkritik. Seolah ancaman dari pihak Ormas adalah aspirasi rakyat yang harus diamini negara.

Pola hubungan seperti itu tak mungkin bertahan jika tak ada semacam transaksi politik. Aku jadi ingat bukunya Ian Douglas Wilson, “Politik Jatah Preman…“. Aku lupa judul lengkapnya sih. Ian Douglas membabar penelitian tentang premanisme Ormas yang dikelola Orde Baru yang ternyata berlanjut di Era Reformasi.

Menjadi Ormas Sustainable perlu koneksi politik yang mulus. Semacam punya jaminan spesial, atau privilege dari “orang kuat”. Dengan demikian, jika ada kasus, ada yang urus.

Ormas yang lepas dari penguasa politik, yang dilepas oleh orang kuatnya, tentu akan kehilangan dukungan, bahkan bila perlu, dihabiskan. Perubahan penguasa politik juga berpengaruh terhadap sustainability Ormas.

Bolehlah sedikit melirik FPI (Front Pembela Islam) yang sudah dibubarkan Pemerintah Jokowi. Di Zaman SBY, Ormas tersebut leading. Lekat sekali dengan pusat kekuasaan. “Orang kuat” yang memelihara FPI pun masih bertaji. Namun di pemerintahan berikutnya, FPI ambruk. Tokohnya pun “masuk”.

Yang perlu kudalami kajiannya adalah, kenapa ya, apapun seragamnya, orang-orang Ormas kerap berperilaku arogan? Terutama Ormas yang dekat dengan Penguasa maupun yang orang kuatnya masih berpengaruh terhadap penguasa politik. Mereka kerap menunjukkan sikap “sok jago” dan tentu Anti Kritik. Bahkan bisa jadi paragraf ini dipersoalkan sama mereka.

Kesimpulan sementara, sih. Watak preman memang bawaan dari anggota ormas. Wajar jika masyarakat kerap merasa terancam jika berhadapan dengan orang Ormas. Ditambah jika aparat penegak hukum tak benar-benar bertaji menghadapi premanisme orang ormas. (aku pakai kata orang, ya. malas pakai kata oknum)

https://www.instagram.com/reel/CWpe6bHFgRX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Di luar Ormas ada juga yang disebut relawan. Entitas ini juga punya militansi sekonyol Ormas. Apalagi relawan pendukung pemerintah. Tak segan melakukan doxing dan persekusi terhadap pihak yang posisinya lemah namun berani bertingkah.

Ini pernah terjadi, ketika orang dari relawan Jokowi melakukan doxing terhadap anak muda yang tak suka Jokowi. Temanku pernah mengkritik kelakuan doxing tersebut di grup Waslap. Namun karena grup tersebut disesaki penggila Jokowi, kritik atas doxing itu dianggap salah. Temanku pun menyusulku: keluar dari grup aktivis yang kuanggap berubah jadi fucktivist.

Sudahlah bahas relawan. Nanti tulisanku dipersoalkan.

Kembali ke soal Ormas, sepertinya keberadaannya selalu dibutuhkan oleh aktor negara untuk membantu pengamanan stabilitas secara non-official. Siapa yang berkuasa dalam pemerintahan, maka Ormas-ormas tertentu akan dilibatkan dalam berbagai urusan. Secara organisasi tentu ini bagus karena menjadi Ormas yang sustain. Jadi tak perlu melakukan pemalakan seperti orang-orang Ormas yang “sedang tidak dipakai“.

Makanya wajar jika orang Ormas itu lebih kentara sikap premannya. Preman official. Preman berseragam.